Kontestasi Etnis Dalam Percaturan Politik Indonesia

Salma Qotrunada A. K.

  1. Pendahuluan

Berbicara mengenai etnis memang tidak akan ada habisnya, apalagi ranah etnis tersebut begitu luas cakupannya memasuki berbagai ranah kehidupan sosial masyarakat termasuk dalam lingkup perpolitikan karena faktor etnis merupakan aspek penting dalam praktik perpolitikan Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Abdillah pernah mengungkapkan dalam pertemuan Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina tahun 1994 bahwa, keberadaan politik tersebut bukan hal yang baru yang merupakan suatu perlawanan pada semangat pluralisme yang menentang penyeragaman dalam modernisasi. Kemudian dilanjut mengacu setelahnya pada buku yang ditulis Abdillah, kekerasan dalam interaksi etnis sangat jelas pada kancah perpolitikan menyangkut berbagai aspek karena adanya keadaan negara yang memang negara multietnik dan hal ini menjadi problematika tersendiri dewasa ini (Abdillah, 2002). Sukamto juga mengatakan bahwa, baik secara langsung maupun tidak langsung adanya politik etnisitas tersebut akan memunculkan suatu perubahan sosial masyarakat (Sukamto, 2010). Mietzner dalam tulisannya, Indonesia’s 2014 Elections: How Jokowi Won and Democracy Survived, mengatakan bahwa isu etnis telah menjadi faktor penguat politiasi identitas yang digunakan untuk membangun citra negatif lawan oleh para elite politik (Mietzner, 2014). Hal senada juga diungkapkan oleh Kristinus bahwa sejak dilaksanakan pada tahun 1999, identitas etnik kembali diperdebatkan publik karena hal tersebut juga berkaitan dengan adanya politik kekuasaan (Kristinus, 2011).

            Sejauh ini dari studi-studi literatur yang telah ada sebelumnya, persoalan ini setidaknya lebih menekankan pada tiga hal. Pertama, keberadaan unsur ini memunculkan banyak sekali permasalahan politik baik dalam ruang lingkup lokal maupun skala nasional. Hal itu dijelaskan dalam beberapa penelitian lainnya, maraknya isu etnis dan agama dalam menyongsong pemilu 2019 yang dibuktikan melalui gejolak pasca Pilpres tahun 2014 dan Pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2017 (Herdiansah, Junaidi, & Ismiati, 2017). Kemudian pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2013 bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan realitas politik yang dikonstruksi secara sadar untuk mengeksistensikan semangat etnis dalam meraih dukungan politik dari kelompoknya (Salim, 2015). Kedua, adanya kekuatan etnosentrisme dalam diri etnis tersebut yang sering kali melanggar tatanan demokrasi (Sarumpaet, 2012). Selain itu, adanya kekuatan primordialisme yang berujung pada basis tertentu, seperti yang bisa dilihat pada pengaruh politik terkait etnis terutama pada etnis Tionghoa dan etnis Arab dalam putaran Pemilu Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 (Nasrudin & Nurdin, 2018). Ketiga, timbulnya bentuk lain yakni diskriminasi dan marjinalisasi karena perebutan posisi strategis berujung pada konflik kekerasan seperti yang terjadi antara etnis Melayu dan etnis Dayak (Buchari dalam M.K.D. Sweinstani & R.U. Hasanah, n.d.). Dari studi tersebut belum ada penelitian mendalam yang menjawab permasalahan kontestasi etnis secara rinci dengan melihat sudut pandang lain di tengah kehidupan bermasyarakat. Untuk memahami konteks tersebut sangat dibutuhkan studi mikro karena studi-studi terkait umumnya lebih memotret masalah yang lebih makro.

            Tujuan penulisan ini untuk melengkapi kekurangan dari studi yang ada sebelumnya dengan meneliti secara lebih rinci akan kontestasi etnis dengan setidaknya menjawab tiga pertanyaan yaitu : (1) bagaimana peran sesungguhnya eksistensi kelompok etnis di dalam dinamika perpolitikan (2) bagaimana akibat dari relevansi keterlibatan etnis jika melihat kondisi di tengah arus globalisasi seperti sekarang (3) bagaimana keberadaan kontestasi etnis dapat memberikan pengaruh besar bagi kehidupan sosial dan kaitannya dengan aspek lainnya. Ketiga pertanyaan ini diharapkan akan mampu menjelaskan kontestasi etnis secara lebih mendalam mengenai apa saja pengaruhnya dalam lingkaran masyarakat sosial untuk melengkapi studi-studi yang sudah ada sebelumnya. Dan dalam tulisan ini sekiranya mampu lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin belum terlalu dijelaskan secara rinci pada studi literatur sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan literasi yang erat kaitannya kehidupan masyarakat secara luas meskipun dipegang oleh suatu kepentingan tertentu, tetapi akan mempengaruhi secara keseluruhan.dinamika dari masyarakat tersebut.

Berdasarkan setidaknya tiga rumusan masalah tadi dengan demikian jelas bahwa ranah perpolitikan Indonesia juga tidak terlepas dengan adanya kontribusi etnis yang sangat berpengaruh di dalamnya. Untuk itu, tulisan ini didasarkan pada suatu argumen bahwa kontestasi etnis dalam perpolitikan merupakan suatu permasalahan kultural kompleks dalam ranah sosial masyarakat. Pertama, keberadaan etnis merupakan suatu aspek yang mestinya ada di tengah kondisi negara itu sendiri tergolong multikultural karena memiliki keragaman masyarakat yang tiap daerah satu dengan daerah yang lainnya memiliki banyak perbedaan secara tatanan sosial masyarakat tersebut. Kedua, adanya dominasi dari suatu kelompok juga akan mempengaruhi jalannya suatu kepentingan tertentu karena berkaitan dengan memperebutkan sebuah kekuasaan. Ketiga, perdebatan etnis dalam ranah perpolitikan tentunya menimbulkan gejolak tersendiri bagi tiap-tiap kelompok yang berada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Namun, hal tersebut bisa dikatakan lumrah karena memang merupakan sebuah konsekuensi dari adanya unsur keberagaman masyarakat seperti yang sudah dijelaskan di atas.

  • Studi Literatur
    • Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah sistem kepercayaan dan perilaku yang membujuk dan menghargai keberadaan semua keberagaman kelompok dalam masyarakat, mengakui dan menghargai perbedaan sosio-budaya mereka, dan mendorong serta memungkinkan kontribusi berkelanjutan untuk mewujudkan konteks budaya yang merangkul semua orang yang terlibat dalam organisasi atau masyarakat (Rosado, 1997). Fattah Hanurawan dan Peter Waterworth meyatakan bahwa multikulturalisme ialah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip pemeliharaan budaya dan rasa hormat menghormati di antara semua kelompok budaya dalam masyarakat (Hanurawan & Waterworth, 1997). Robert Longley juga memberikan pendapatnya bahwa multikulturalisme adalah cara di mana masyarakat berurusan dengan keanekaragaman budaya, baik pada tingkatan nasional maupun dalam masyarakat. (Longley, 2019). Sejalan dengan itu, Clara M. Chu, dkk.  juga memberikan definisi bahwa multikulturalisme adalah keberadaan bersama dari keragaman budaya, di mana budaya mencakup kelompok ras, agama, atau kelompok budaya dan dimanifestasikan dalam bentuk perilaku, asumsi budaya dan nilai, pola pikir, dan gaya komunikasi (Chu, dkk., 2005).

Bikku Parekh mengategorikan konsep multikulturalisme dalam tiga bagian pokok : pertama, perbedaan subkultur di mana individu atau kelompok masyarakat hidup dengan kebiasaan dan cara pandang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya yang pada umumnya berlaku; kedua, perbedaan dalam perspektif di mana ndividu atau kelompok dengan perspektif kritis terhadap mainstream nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat; ketiga, perbedaan komunalitas yakni di mana tedapat individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup genuine sesuai dengan identitas komunal mereka (Parekh, 2000). Selain itu terdapat tiga komponen multikulturalisme yakni, adanya kebudayaan, adanya pluralitas kebudayaan, dan adanya cara tertentu merespons pluralitas tersebut (Parekh, 2000). Keragaman struktur budaya menjadikan multikulturalisme terbagi menjadi lima model bentuk, yaitu multikulturalisme isolasionis, multikulturalisme akomodatif, multikulturalisme otonomi, dan multikulturalisme kritikal atau interaktif, dan multikulturalisme kosmopolitan (Parekh, 2000). Heywood (2007) membagi multikulturalisme menjadi dua bentuk, yaitu bentuk multikulturalisme deskriptif dan bentuk multikulturalisme normatif.

  • Kelompok

Menurut Mulyana (2007), mendefinisikan bahwa kelompok adalah sekumpulan orang yang berinteraksi mempunyai tujuan bersama satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari mereka. Kemudian De Vito juga menyatakan bahwa kelompok merupakan kumpulan perorangan relatif kecil yang masing-masing berhubungan dengan tujuan yang sama dan memiliki derajat organisasi tertentu (De Vito, 2002). Definisi kelompok menurut Slamet (2003) adalah dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan-kesamaan yang berinteraksi melalui pola atau struktur tertentu guna mencapai suatu tujuan bersama dalam kurun waktu relatif panjang. Kemudian ada definisi lain bahwa kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang secara intensif dan teratur berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Syamsu dkk., 1999). Sejalan dengan itu, Syamsu dkk. (1999) mengutip pendapat Gerungan (2004) menyatakan kelompok merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih individu yang saling berinteraksi cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu tersebut terdapat pembagian tugas, struktur, norma-norma tertentu yang khas. Pendapat lain seperti Koentjaraningrat (1990) dalam Soekanto (2009) menyatakan bahwa suatu kelompok merupakan suatu masyarakat kecil yang saling berinteraksi antar individu yang diatur adat istiadat dan sistem norma tertentu secara kontinu serta ada rasa identitas yang mempersatukannya.

Saleh (2012) dalam Saleh (2015) menyatakan bahwa variasi bentuk-bentuk kelompok dapat dijumpai dalam masyarakat, kelompok tersebut memiliki ukuran yang satu dengan yang lain secara intensif dan teratur selalu mengadakan interaksi atau hubungan untuk mecapai tujuan bersama yang ditetapkan dan antar hubungan itu bersifat sebuah struktur. Dalam bukunya, Soerjono Soekanto (2009) menuliskan  beberapa persyaratan mengenai kelompok yakni (1) adanya kesadaran setiap anggota bahwa ia merupakan bagian dari kelompok tersebut, (2) adanya hubungan timbal balik antar anggota satu dengan yang lainnya, (3) adanya suatu faktor yang dimiliki bersama hingga hubungannya semakin mengerat, (4) berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku, (5) bersistem dan berproses. Bruce Tuckman (1965) memberikan model pembentukan kelompok dengan terdapat lima tahapan, pada tahap pertama atau forming terjadi pembentukan dan pemberian tugas, pada tahapan kedua atau storming mulai dikembangkannya ide-ide yang berhubungan dengan tugas, tahapan ketiga atau norming yaitu adanya kesepakatan dan konsensus kelompok, tahapan keempat atau performing di mana terjadi penyelesaian pekerjaan, tahapan terakhir atau adjourning and trasforming di mana proyek berakhir dan membubarkan diri.

  • Kekuasaan

Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan akan kemauannya sekaligus menerapkan tindakan perlawanan dari orang atau golongan tertentu (Weber, 1982). Menurut Meriam Budiharjo kekuasaan ialah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sehingga tingkah lakunya tadi menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan orang yang memiliki kekuasaan (Budiharjo, 2008). Strausz-Hupe memberi definisi bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain (Strausz-Hupe, 1956). Kemudian Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (1950) juga menyatakan hal sama bahwa kekuasaan ialah suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain dengan maksud agar sesuai tujuan dengan pihak pertama. Demikian pula dikatakan oleh C. Wright Mills (1956) bahwa kekuasaan itu ialah suatu dominasi di mana kemampuan untuk melaksanakan dan melakukan kemauan meskipun terdapat orang lain menentang. Menurut R. J. Mokken dkk (1974) juga menambahkan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan dari pelaku untuk menerapkan secara mutlak atau mengubah alternatif-alternaifnya dalam bertindak atau memilih yang tersedia untuk pelaku-pelaku lain. Talcot Parson juga memberikan definisinya akan kekuasaan, di mana kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari berbagai kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban diakui dengan acuan pada pencapaian tujuan-tujuan kolektif dan bila terjadi pengingkaran kewajiban tadi akan dikenai sanksi negatif (Parson, 1957)

Seperti yang dikatakan Amitai Etziomi (1961) bahwa sumber dan bentuk kekuasaan itu ada dua yakni, kekuasaan jabatan dan kekuasaan pribadi yang perbedaannya terletak pada kemampuannya. Robert M. Mac Iver (1954) dalam Moeis (2008) juga memberikan keterangan mengenai bentuk-bentuk kekuasaan bahwa kekuasaan selalu berarti suatu sistem berlapis-lapis yang bertingkat (hierarkis) yang kemudian dirumuskan dalam tiga pola umum. Pertama tipe kasta sebagai garis pemisah yang tegas dan kaku yang terdiri dari bangsawan, birokrat, dan buruk. Kedua, tipe oligarkis yang memiliki garis pemisah tegas, akan tetapi dasar pembedaan kelas sosial lebih ditekankan oleh kebudayaan masyarakat walaupun masih memuat unsur pewarisan kedudukan menurut kelahiran (ascribed status) namun peluang anggota masyarakat masih ada melalui mobilitas vertikal pada warganya. Ketiga, tipe demokratis menunjuk pada kenyataan adanya garis pemisah antar lapisan sosial yang sifatnya mobilitas sekali, status kelahirannya tidak terlalu menentukan, lebih menekankan pada orientasi kemampuan dan terkadang faktor keberuntungan untuk memperoleh kedudukannya seperti dalam partai politik. Pembagian kekuasaan juga sering dijadikan acuan dalam studi kekuasaan yang terbagi dalam tiga macam wewenang, yaitu tradisional, kharismatik, dan rasional-legal (Weber, 1982).

  • Metode

Bahasan mengenai dinamika politik cukup menarik untuk dibahas, karena merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari suatu kesatuan Negara demokrasi ini. Apalagi mengingat masyarakat Indonesia dikenal dengan beragamnya pandangan hidup akan kebudayaan yang berbeda-beda. Keberadaan etnis yang memasuki cakrawala perpolitikan di Indonesia memang merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat multikultural. Tulisan ini berangkat dari anggapan bahwa keterlibatan etnis ini memicu perdebatan untuk terciptanya suatu Negara yang berdemokrasi. Anggapan tersebut mengacu pada perdebatan kasus yang cukup fenomenal beberapa waktu yang lalu, yaitu potret Pilkada Jakarta yang mengekspos dinamika etnis dalam perpolitikan yang menjadi suatu bentuk keterlibatan etnis dalam demokrasi era modernisasi sekarang. Perdebatan kontroversial tersebut tidak hanya memicu pada kontestasi lokal saja, tetapi mengarah pada kontestasi nasional dalam era modernisasi yang berujung pada permasalahan baru dengan menyangkut etnis sebagai subjeknya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi kritis mengenai nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat sebagai suatu tatanan nilai yang berlaku dan juga mengandalkan beberapa studi kasus yang sudah ada sebelumnya untuk memberikan gambaran lebih rinci. Hasil dari data tersebut berupa hasil deskriptif yang dimulai dengan penjabaran bagaimana sejarah persoalan keterlibatan etnis di dinamika perpolitikan, contoh kasus keterlibatan kelompok etnis di Indonesia, kemudian berkaitan dengan adanya dominasi dan politik perebutan kekuasaan, dan pengaruhnya dalam realitas kehidupan masyarakat kini. Dalam memperoleh data-data studi penelitian dari pertanyaan tersebut penulis menggunakan data-data sekunder yang diperoleh melalui hasil-hasil studi pustaka yang sudah ada sebelumnya dengan beberapa kajian dari buku, e-book, jurnal, maupun menggunakan sarana media internet. Selain itu, dibutuhkan analisis beberapa kasus yang berkaitan dengan keberadaan etnis dalam perpolitikan untuk memperkuat hasil dari penelitian ini yang didapatkan dari beberapa jurnal dari peneliti lainnya. Data penelitian ini juga menggunakan buku dan e-book sebagai acuan untuk mengolah data, serta referensi dari media internet sebagai pelengkap data.

  • Hasil
    • Peran Kelompok Etnis dalam Perpolitikan

Sebagai suatu Negara yang dikenal dengan masyarakat multietnik, aspek etnis merupakan aspek yang terus ada memberikan pengaruhnya dalam peranan di dunia politik dan tidak bisa dipungkiri memiliki kecenderungan dinamika yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan Negara lain yang homogen. Perubahan tersebut dimulai setelah era Orde Baru berakhir di mana terjadi perubahan dari politik sentralistik beralih pada politik demokratis. Kondisi tersebut sangat memberikan peluang bagi setiap masyarakat untuk melakukan kebebasan berpolitik pada tingkat lokal. Dalam hal ini partisipasi tersebut diwujudkan dalam praktik pemilu di tiap daerah atau dikenal dengan nama pilkada. Ironisnya, rata-rata potret Pilkada di Indonesia menunjukkan persamaan gejala yang mengarah pada persaingan tiap-tiap elite politik dalam memperebutkan kekuasaan. Praktik kontribusi etnis tersebut juga dapat dilihat melalui beberapa contoh yang terjadi di Indonesia, sebut saja representasi politik lokal yang terjadi di Kalimantan Barat, kedua etnis tersebut yakni Etnis Dayak dan Etnis Melayu, yang semakin hari menjadi persaingan lebih terbuka (Kristianus, 2016). Sedangkan dalam masyarakat Gayo sendiri, terpecah menjadi dua paroh, yakni Belah Uken dan Belah Toa, perdebatan mengenai politik ini cenderung mengarah pada adanya legitimasi politik dalam meraih kekuasaan (Saradi, dkk., 2018).

Dalam konteks pergulatan dinamika politik Sumatera Utara juga terjadi hal yang sama berkaitan dengan kekuasaan (Sarumpaet, 2012). Realitas tersebut juga terlihat pada praktik pilkada Jakarta beberapa waktu lalu yang cukup kontroversial, keterlibatan antara dua kelompok etnis besar yang berada di ibu kota ini menimbulkan polemik tersendiri yang diprakarsai oleh kelompok politik tersebut. Dalam hal ini Koentjaraningrat (1990) dalam Soekanto (2000) menyatakan bahwa para kelompok terdapat interaksi antar individu dalam kelompok yang diatur secara kontinu dalam adat istiadat dan serta ada rasa identitas yang mempersatukannya. Identitas yang dimaksud ialah etnis sebagai suatu faktor pemersatu dalam suatu kepentingan. Eksistensi kelompok etnis di Indonesia memang sudah ada keberadaannya jauh sebelum digulirkannya era Orde Baru, bahkan jauh sebelum Negara Kesatuan ini berdiri karena Indonesia sendiri terbentuk dari kesadaran tiap-tiap kelompok etnis. Kesadaran akan persamaan yang mengidentikkan sesuatu dalam konteks tersebut merupakan bagian dari solidaritas yang ada dalam suatu kelompok. Keberadaan solidaritas tersebut juga sering dijadikan suatu kelompok untuk menaklukkan kelompok lain atau dalam hal ini digunakan sebagai perebutan kekuasaan yang memunculkan terjadinya politik identitas etnis.

  • Etnis, Politik, dan Globalisasi

Menyongsong era modernisasi kini di mana praktik demokrasi kian digalakkan justru tidak membuat keterlibatan etnis semakin melemah. Praktik partisipasi etnis tersebut merupakan bentuk dari representasi keterwakilan dari wujud demokrasi yang ada di Indonesia dalam politik modernisasi kini. Pada dasarnya bentuk dari terciptanya kesuksesan praktik demokrasi tersebut dipengaruhi oleh partisipasi politik. Akan tetapi, partisipasi etnis dalam politik mengalami fokus yang berbeda dengan adanya pemanfaatan kepentingan-kepentingan di kalangan masyarakat. Keterlibatan etnis dikatakan juga sebagai suatu perlawanan pada semangat pluralisme terhadap adanya penyeragaman yang digunakan dalam demokrasi oleh para kaum elite politik dalam perebutan kursi kekuasaan. Kekuasaan tersebut berupa dominasi di mana seseorang atau sekelompok memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan melakukan kemauan meskipun terdapat pertentangan di dalamnya (C. Wright Mills, 1956). Karena itu, kedudukan para pelaku politik tersebut diukur dari dimensi kekuasaan yang akan melemahkan suatu kelompok.

Pada representasi etnis dalam politik yang terdapat dalam Pilkada Jakarta tersebut telah menjadi kasus fenomenal era modernisasi demokrasi kini karena keterlibatan sentimen etnis di dalamnya. Adanya kedua kubu besar yang saling berlawanan merupakan suatu bentuk potret dari primordialisme (Nasrudin & Nurdin, 2018). Munculnya semangat primordial ini tidak terlepas dari pengaruh elite penguasanya dengan memanfaatkan etnis dalam kepentingannya. Pada potret Pilkada di Pasaman Sumatera Barat juga ditemui hal yang sama di mana keberadaan etnis oleh para elite politik dijadikan kandidat mewakili suatu kelompok dengan memanfaatkan isu etnis secara baik sehingga tercipta primordialisme serta berdampak pada kekisruhan dan kericuhan dalam kehidupan masyarakat (Yandra, 2017). Kubu-kubu mendapatkan dukungan dari para pendukungnya dalam memperkuat basis politiknya, dengan calon gubernur Ahok sebagai representasi etnis Tionghoa, dan Anies Baswedan sebagai potret perwakilan dari etnis Arab. Isu tersebut kemudian memunculkan permasalahan sentiment etnisitas lain yang tidak kalah fenomenal yakni munculnya isu Pribumi dan Non Pribumi. Terlebih lagi, menjelang Pemilu Presiden Tahun 2019, sentimen etnis ini kembali lagi mencuat di publik bahkan kian memanas. Seperti Pilkada sebelumnya, kedua etnis tersebut kembali tersoroti karena keberadaan etnis yang dilihat semakin berkembang dan mendominasi.

  • Keberadaan dan Pengaruhnya

Tiap-tiap kelompok etnis memiliki nilai-nilai tersendiri dalam realitas bermasyarakat sebagai identitas miliknya. Akan tetapi, identitas tersebut sering digunakan sebagai alat politik dalam memperoleh kekuasaan. Keberadaan persoalan kekuasaan tersebut telah memberikan gejolak terutama kaitannya dalam hal pengaruh politik mengenai terjadinya suatu konflik masyarakat. Adanya praktik dominasi yang memaksa suatu etnis menimbulkan berbagai konflik yang tidak hanya berkaitan dengan kekerasan saja. Pengaruh tersebut sebagai bentuk dari konsekuensi dari dominasi yang digunakan para kalangan elite politik sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan sehingga bentuk tersebut diwujudkan dengan adanya diskriminasi dan marjinalisasi yang terjadi pada kelompok etnis lainnya. Kecenderungan ini menyebabkan terjadinya perubahan yang mengancam keberadaan demokrasi suatu Negara. Persoalan tersebut memberikan kemungkinan yang dapat terjadi jika keberlangsungan demokrasi masih akan berjalan, tetapi lebih mengarah pada terciptanya disintegrasi sosial.

Kasus Pilkada Jakarta menjadi percontohan bagaimana isu etnisitas memberikan pengaruh dalam dinamika ruang yang ada. Para elite politik mempergunakan isu identitas secara berlebihan untuk membangkitkan emosional masyarakat dan isu tersebut dijadikan alat untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang cukup sensitif dalam Negara dengan masyarakat yang multietnik ini terutama menyangkut perbedaan etnis sehingga terciptanya marjinalisasi etnis. Apalagi dengan menggunakan pengaruh digitalisasi pada era modernisasi ini semakin mempermudah akses untuk memperluas isu-isu tersebut. Persoalan tersebut akan menimbulkan polarisasi yang memicu perasaan eksklusif antara kelompok etnis yang satu dan dengan yang lainnya. Fenomena tersebut memberikan ruang untuk membangkitkan jati diri kelompok dengan perwujudan adanya diskriminasi dan marjinalisasi kelompok. Pada kasus Pilkada Jakarta tersebut polarisasi etnis berlanjut sangat panjang hingga menyongsong perhelatan akbar Pemilu Presiden yang menuai protes dan kritik keras sehingga menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat sebagai bentuk respons perwujudan ketidakadilan yang ada dalam suatu etnis. Justru saat identitas ini dipergunakan dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam koridor yang wajar, keterlibatan etnis tidak lagi dipandang sebagai kenegatifan politik identitas etnis. Akan tetapi, sejauh ini yang terjadi para elite politik masih mempergunakan menghalalkan segala cara yaitu dengan kelompok etnis sebagai suatu identitas untuk memperjuangkan diri secara politik demi kekuatan memperebutkan kepentingan yang mendasarinya.

  • Pembahasan

Tidak bisa dipungkiri adanya multikulturalisme memang dibuktikan dengan keberagaman budaya yang tiap-tiap daerah akan berbeda pula di mana  tradisi dan adat istiadat yang ada dalam masyarakatnya. Mengacu pada definisi Chu, dkk. (2005), adanya keberagaman budaya yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perilaku, asumsi budaya dan nilai, pola pikir, dan gaya komunikasi. Adanya kemajemukan dalam tiap-tiap etnis tersebut tentunya memberikan pandangan berbeda saat terjun ke dinamika kehidupan seperti kancah politik. Sedangkan menurut Ananta, dkk. (2004) dalam studi Nawawi, dkk (2012), menyetujui jika bahasan etnis masih menjadi salah satu isu utama dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia. Terlebih jika mengacu pada digulirkannya kebebasan berpolitik di era setelah Orde Baru ini, peranan etnis semakin meluas pada ranah lokal masyarakat yang dibuktikannya dengan adanya praktik Pilkada. Senada dengan hal tersebut juga dikemukakan oleh Max Weber dalam Sarumpaet (2012) bahwa, terjadinya politik etnis merupakan perwujudan dari sekelompok manusia yang menghormati suatu pandangan serta berpegang teguh pada kepercayaan bahwa kesamaan asal menjadi alasan terciptanya suatu komunitas. Adanya kesamaan identitastersebut akan membentuk kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Bisa dikatakan kelompok etnis tersebut terbentuk dengan adanya kesadaran akan identitas yang mengangkat rasa solidaritasnya. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan kuatnya akar primordialisme yang melekat dalam tiap-tiap kelompok.

Dinamika etnis dalam era perpolitikan modern kini mungkin memiliki orientasi fokus yang sudah berbeda pula. Perlahan tetapi pasti, pandangan etnis juga mengalami perubahan jika ditinjau dari beberapa contoh kasus yang ada di Indonesia seperti fakta yang sudah ditulis dalam pembahasan sebelumnya. Dinamika transisi tersebut sangat terlihat jelas pada proses demokrasi di era global ini di mana pengaruh modernisasi tak terelakkan telah membuat bentuk perlawanan baru dari kalangan etnis. Seperti yang diketahui bahwa, keikutsertaan etnis dalam politik ini juga dijadikan sebagai sumber daya alat politik oleh para elit politik untuk memperkuat basis dalam mendapatkan dukungan dan kekuatan politik (Yandra, 2017). Elite politik lokal tersebut sengaja memanfaatkan kelompok sebagai bentuk mobilisasi jaringan dalam dorongan mencari dukungan suara dan memenangkan persaingan (Sarumpaet, 2012). Para elite politik tersebut memanfaatkan masyarakat karena kinerja partai politik yang sudah tidak lagi menjadi representasi dan wadah terciptanya pertarungan politik karena kemerosotan kinerjanya. Adanya faktor kuatnya etnosentrisme yang telah dipergunakan para aktor politik ini menjadikan identitas kelompok etnis sebagai dukungan sehingga tarikan keterlibatan etnis akan semakin kuat (Sarumpaet, 2012)

Bahasan mengenai realitas etnis dan politik merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lagi pada saat ini memang benar, karena politik telah melekat dalam sendi-sendi tatanan kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Sukamto (2010) yang menyatakan jika keterlibatan etnis tersebut dapat menimbulkan perubahan sosial. Pendefinisian tersebut merujuk pada keberadaan etnis yang juga memberikan berbagai pengaruh lain dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana juga disebutkan oleh Nasrudin & Nurdin (2018), baik secara langsung maupun tidak langsung adanya politik identitas etnis tersebut akan melahirkan perubahan sosial termasuk pembentukan, penamaan, dan penggunaan identitas. Sebenarnya konsekuensi dari adanya keberadaan etnis dalam politik era demokrasi ini menimbulkan akibat yang berbeda akan menjurus pada dua pilihan yakni integrasi atau disintegrasi. Asumsi tersebut sebagai dari buntut dari adanya keinginan untuk berkuasa sehingga tercipta suatu persaingan dengan menghalalkan segala cara, konsekuensi politik ini lebih mengarah pada disintegrasi. Definisi disintegrasi sendiri menurut Webster’s New Encyclopedic Dictionary (1996) dalam Longgo (2017) merupakan perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah  dalam hal ini perpecahan timbul karena salah satunya pengaruh dipengaruhi oleh hilangnya persatuan dan keutuhan.

Dalam konteks kontestasi politik di Indonesia sendiri, terutama kasus Pilkada Jakarta Tahun 2017 yang cukup memberi perhatian banyak mata publik, ini membuktikan bahwa kontestasi tersebut tidak hanya terdapat dalam Pilkada saja, tetapi merembet pada kontestasi nasional yang mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Peranan media yang juga diberi dukungan dibaliknya oleh para elite politik membuat sentiment etnis ini begitu kuat akan diskriminasi yang ada. Sebagai upaya preventif dalam mencegahnya nilai-nilai penting yang ada di dalam kehidupan masyarakat seperti nilai toleransi, nilai menghormati dan saling menghargai seharusnya dijunjung tinggi dalam keterlibatan etnis dalam perpolitikan.

  • Kesimpulan

Dari penjelasan yang dimuat di atas dapat disimpulkan bahwa, praktik partisipasi etnis dalam politik di Indonesia semakin hari kian kompleks didukung dengan adanya modernisasi dalam ranah perpolitikan. Keberadaan kelompok etnis karena adanya kesadaran persamaan yang melekat antar individu dalam hal itu bisa dikatakan sebagai identitas etnis. Identitas tersebut dalam suatu kelompok dijadikan alat pemersatu dengan kelompok-kelompok lainnya. Persoalan yang sering kali diperdebatkan ialah adanya suatu keinginan untuk mencapai kepentingan yang acap kali menghalalkan segala sesuatu yang akan merusaknya. Sebagai Negara demokrasi adanya kelompok-kelompok etnis tersebut dijadikan suatu aspek penting mengenai persatuan dan kesatuan. Proses demokrasi yang tidak bisa berjalan dengan baik tersebut menimbulkan sejumlah perdebatan yang salah satunya disebabkan karena prakarsa para elite politik yang saling berebut dominasi dalam hal perebutan kekuasaan. Dalam hal tersebut, etnis justru dijadikan sebagai alat politik dalam basis pengumpulan dukungan suara dan massa yang menjerumuskan pada gejolak-gejolak sosial yang mengarah pada disintegrasi suatu bangsa. Keberadaan digitalisasi pada era modernisasi dimanfaatkan secara baik juga oleh para aktor politik untuk mempengaruhi kelompok-kelompok etnis sehingga konflik menjadi suatu yang tidak bisa terhindarkan. Dalam kehidupan bermasyarakat yang multietnik ini, keterlibatan etnis dalam politik demokrasi seharusnya dilakukan dengan mengedepankan etnis sebagai alat pemersatu bukan sebagai alat perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun sulit mengubah persoalan tersebut karena memang politik sangat erat dengan perebutan kepentingan, tetapi tindakan tersebut sangat penting untuk diterapkan. Segala hal yang terkait dengan fenomena tersebut selalu dikaitkan dengan hal negatif yang mendorong terciptanya disintegrasi, sebagai tindakan preventif nilai penting toleransi dan saling menghormati sangat diperlukan di dalamnya.

Dari tulisan ini pula, penulis berusaha menegaskan perdebatan-perdebatan mengenai keterlibatan etnis dalam politik Indonesia sebagai studi kasus Pilkada yang ada terutama bahasan mengenai Pilkada Jakarta yang erat dengan relevansi sekarang. Di mana poin pentingnya menitik beratkan pada persoalan etnis yang dianggap sebagai subjek pemicu kontestasi tersebut bagaikan dua pisau bermata ganda. Terlebih dengan adanya kemunculan konflik kepentingan yang terjadi di kalangan elite penguasa menjadikan etnis sebagai basis kekuatan yang menimbulkan gejolak dalam diri masyarakat sehingga keterlibatan etnis dianggap sebagai faktor pemicu padahal jika dilihat keterlibatan etnis bisa dijadikan sarana pemersatu.  Terakhir, tulisan ini bertumpu pada keterlibatan etnis merupakan suatu dinamika kompleks kultural sebagai bentuk lazimnya kebebasan berpolitik pada era modernisasi kini. Tulisan ini memuat pustaka-pustaka ini cukup membantu dalam memberikan kontribusi meskipun penulisan ini sedikit mengalami keterbatasan pencarian data wawancara narasumber terkait. Setidaknya tulisan ini sudah memberikan gambaran studi lebih rinci mengenai kompleksitas keikutsertaan etnis pada dinamika politik sekarang. Untuk itu, kedepannya ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan kajian yang lebih menyeluruh dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, U. (2002). Politik Identitas Etnis : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Indonesia Tera.

Buchari, S. A. (n.d). “Politik Identitas Etnis Dayak pada Pilkada Gubernur Kalimantan” dalam Integrasi Nasional dan Ekslusionaris Identitas dalam Pilkada 2017 : Studi Kasus Pilkada Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat. Jurnal Bawaslu Tahun 2017, Vol. 3 No. 2, 185-198.

Budiharjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Chu, C. M., Nikonorova, E., & Pyper, J. (2005). Defining Multiculturalism. IFLA.

De Vito, J. A. (2002). The Interpersonal Communication Book (7th Edition). New York: Harper Collins.

Etzioni, A. (1961). A Comparative Analysis of Complex Organization. Free Press of Glencoe.

Gerungan. (2004). Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Hanurawan, F., & Waterworth, P. (1997). Multicultural Perspectives in Indonesia Social Studies Education Curriculum. The Journal of Education.

Herdiansah, A. G., Junaidi, & Ismiati, H. (2017). Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Ancaman Keamanan Nasional : Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014. Jurnal Wacana Politik, 2 (1).

Heywood, A. (2007). Political Ideologies (4th Edition). Palgrave Mc Millan.

Kristianus. (2011). Nasionalisme Etnik di Kalimantan Barat. Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. XXXVII (No. 2), 147-175.

Kristianus. (2016). Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. Retrived  May 25, 2020, from journal.unnes.ac.id

Politik Indonesia : Indonesian Political Science Review I.

Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). Power and Society. New Heaven: Yale Universitas Press 1950.

Longgo, Y. (2017). Ancaman Disintegrasi Bangsa Melalui Pemanfaatan Media Sosial dalam

            Transformasi Sosial menuju Masyarakat Informasi tang Beretika dan Demokratis.

            Prosiding Seminar Nasional FHISIP-UT 2017.

Longley, R. (2019, June 18). What Is Multiculturalism? Definition, Theories, and Examples. Retrieved April 19, 2020, from ThoughtCo: https://www.thoughtco.com/what-is-multiculturalism-4689285

Mietzner, M. (2014). Indonesia’s 2014 Elections : How Jokowi Won and Democracy Survived. Journal of Democracy, 25 (4), 111-125.

Mills, C. W. (1956). The Power Elite. Oxford University Press.

Moeis, S. (2008). Struktur Sosial : Kekuasaan, Wewenang, dan Kepemimpinan. Bandung: FPIPS.

Mokken, R. J. (1974). Power and Influence as Political Phenomena. University of Amsterdam.

Mulyana, D. (2007). Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasrudin, J., & Nurdin, A. (2018). Politik Identitas dan Representasi Politik : Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022. Hanifiya : Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 1 No. 1.

Nawawi, M., Anriani, H. B., & Ilyas. (2012). Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada

Pemilukada. Jurnal Kebudayaan dan Politik, Vol. 25, No. 3, Juli-September 2012, 223-232.

Parekh, B. (2000). Rethingking Multiculturalism : Cultural Diversity and Political Theory. Cambridge: Harvard University Press.

Parson, T. (1957). The Distribution of Power in American Society. World Politics, Hal. 139.

Rosardo, C. (1997). Toward a Definition of Multiculturalism. Change in Human System.

Saleh, A. (2015). Pengertian, Batasan, dan Bentuk Kelompok.

Salim, K. (2015). Politik Identitas di Maluku Utara. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 11 No. 02.

Saradi, W., Kinseng, R. A., & Sjaf, S. (2018). Praktik Politik Identitas dalam Dinamika Politik

            Lokal   Masyarakat Gayo. Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol 6 No. 1.

Sarumpaet, B. (2012). Politik Identitas Etnis dalam Kontestasi Politik Lokal. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 19 No. 02.

Slamet, M. (2003). Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press.

Soekanto, S. (2009). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Strausz-Hupe, R. (1956). Power and Community.

Sukamto. (2010). Politik Identitas (Suatu Kajian Awal dalam Kerangka dan Interaksi “Lokalitas dan Globalisasi”). Jurnal Sejarah dan Budaya Universitas Malang.

Syamsu, S., Yusril, M., & Suwarto, F. (1999). Dinamika dan Kepemimpinan : Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Tuckman, B. W. (1965). Developmental Sequence in Small Groups. Physchological Bulletin.

Weber, M. (1982). Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen Mohr.

Yandra, A. (2017).  Politik Etnisitas dalam Pemilu Kada : Studi Kasus dalam Pelaksanaan

            Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati di Pasaman Sumatera Barat.

Penulis

Salma Qotrunnada