Hibriditas Kebudayaan dalam Konteks Keindonesiaan

Abiyyi Yahya Hakim

Kebudayaan kontemporer telah mengarahkan kebudayaan itu sendiri kepada dekonstruksi. Piliang (2009) dalam Retakan-retakan Kebudayaan mengulas diskursus tersebut. Sebutnya, ada persoalan tentang batas identitas dalam kebudayaan, yang mengarah kepada kecenderungan percampuran, persilangan, dan hibridisasi kebudayaan. Sebagaimana permulaan mata kuliah Multikulturalisme, identitas sebagai dasar menjadi penentu segala sikap terhadap budaya, yang dihadapkan pada budaya lainnya, juga individu yang dihadapkan pada banyak individu lainnya.

Selalu terjadi persoalan ketika ada perubahan baru, dalam konteks ini contohnya kecenderungan percampuran, persilangan, dan hibridisasi kebudayaan yang kemudian merusak tatanan batas (limit) dan tapal batas (border) yang telah lama dianggap kokoh. Maka untuk menganggap hal ini bukan sebuah hal baru, kita perlu melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya kebudayaan yang kita anggap kokoh itu merupakan hasil percampuran pada masa lampau. Namun tidak disangkal juga terdapat batas (limit) dalam kemampuan melihat ke belakang (masa lampau).

Hibriditas budaya sebagai produk di antara kebudayaan mainstream, seperti disebutkan Humaedi (2013), biasanya terjadi karena hubungan sosial atau perkawinan silang budaya. Hibriditas tersebut kemudian diwujudkan dalam praktik kebudayaan masyarakat, seperti bahasa, upacara siklus kehidupan, dan pandangan hidup. Dan Humaedi membahas hal tersebut pada konteks masyarakat Cirebon. Kebudayaan Cirebon telah dikenal sebagai hibridisasi antara budaya Jawa dan Sunda. Disebabkan oleh geografisnya yang berada di persimpangan interaksi Jawa dan Sunda, Cirebon lahir sebagai budaya hibrida tersendiri.

Contoh pada kebudayaan Cirebon tentu hanya satu di antara banyak kasus persimpangan kebudayaan, seperti Melayu Pasisi di Sibolga yang berbeda dengan mainstream Batak maupun Melayu, masyarakat Enrekang di persimpangan Bugis dan Toraja, bahkan Betawi sebagai masyarakat diartikan sebagai penduduk Batavia, di mana ketika itu (abad ke-17) sudah menjadi wilayah heterogen. Kemudian heterogenitas makin marak pada era globalisasi ini, dengan mobilitas dan akses informasi yang nyaris tak terhingga.

Sebenarnya jika ingin melihat lagi dunia yang lebih luas dan jauh, sebagaimana seringkali menjadi pembahasan di kuliah Multikulturalisme, masyarakat di negara Barat atau wilayah yang lebih heterogen sudah menghadapi percampuran atau hibriditas yang lebih lama dan luas. Perkawinan antarbudaya sudah lebih maklum dilihat. Third culture kids yang dihadapi sudah tidak lagi sebagai hasil persilangan antaretnis, namun antarnegara.

Tentu kita tidak bisa melakukan generalisasi dengan penglihatan kita terhadap masyarakat Barat sebatas perkawinan pada selebritas yang kita kenal. Bukan tidak ada di antara mereka (masyarakat Barat) yang menikah dengan orang di negaranya. Cara ini kita pakai untuk melihat konteks keindonesiaan di mana perkawinan antarbudaya sudah marak di antara perbedaan etnis atau suku, yang menghasilkan jawaban pada pertanyaan, “Bapak saya orang Jawa, ibu saya orang Minang, saya sih lahir di Bandung,” dibandingkan jawaban tegas, “Saya orang Jawa.” Namun bukan berarti pada masyarakat dengan mobilitas rendah masih sedikit adanya percampuran budaya.

Konteks keindonesiaan yang dibicarakan dalam tulisan ini mengarahkan cara pandang kepada konsep batas (limit) dalam multikulturalisme di Indonesia yang disesuaikan dengan daerahnya. Seperti kita melihat heterogenitas di Jakarta yang akan melihat interaksi masyarakat dari seluruh Indonesia; kemudian di Maluku tentang adanya keseimbangan jumlah muslim dan penganut Kristen; atau bahkan di Aceh di mana muslim sangat menjadi mayoritas (98,2% hasil SP 2010), mungkin intensitas interaksi masyarakatnya dengan liyan (the others) lebih sedikit.

Maka konteks keindonesiaan pada multikulturalisme berbicara tentang perbedaan tingkat keragaman di masing-masing daerah di Indonesia, dan berdasar pada demografi. Karena itu kemudian kita akan memahami survei dari Setara Institute yang menghasilkan Singkawang, Salatiga, dan Pematang Siantar sebagai tiga kota paling toleran (2018). Sedangkan Tanjung Balai, Banda Aceh, dan Jakarta (83% muslim, SP 2010) sebagai tiga dengan skor terendah.

Tentu demografi bukan menjadi faktor tunggal dalam tingkat toleransi masyarakatnya, hanya saja kita dapat memperkirakan ‘keterbiasaan’ masyarakatnya untuk berinteraksi dengan liyan. Seperti, bagaimana batas keterbukaan orang Indonesia terhadap keragaman agama? Selain konstruksi kenegaraan yang menerima 6 agama serta penghayat kepercayaan, demografi tersebut menggambarkan agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia, yang mungkin pada konteks India akan ada keragaman terhadap Sikh, atau dalam masyarakat Arab ada dikotomi Sunni dan Syiah.

Melihat pengalaman demografi seiring dengan membuka pikiran mengenai keragaman akan mengarahkan kepada penentuan sikap atau kebijakan yang lebih kontekstual sesuai dengan keadaan. Bahwa melihat keragaman dan menerapkan cara pandang multikulturalisme di Jakarta akan berbeda dengan di Aceh, sebagaimana multikulturalisme di Indonesia akan berbeda dengan di Malaysia. Kemudian, masih bisa ditarik lebih luas lagi kepada dikotomi Timur dan Barat pada tingkat global.

Supaya kembali lagi pada awal pembahasan mengenai kebudayaan kontemporer dan keruntuhan batas (limit) dan tapal batas (border), Piliang (2009) mengatakan bahwa persoalan tersebut (limit dan border) merupakan isu sentral dalam perdebatan mengenai kebudayaan kontemporer, dan akan menentukan perkembangannya di masa datang. Maka kemudian dasar demografi yang dijelaskan di atas akan terus bergerak dikarenakan mobilitas masyarakat. Kekokohan demografi akan terbarui lagi seiring waktu (hasil SP 2020 belum keluar, dan segala perubahan lainnya).

Sesuai dengan pertanyaan Piliang (2009) mengenai keterbatasan dan ketakberhinggaan, di antara keduanya apakah memiliki batas, atau malah sangat tak terhingga? Pada penjelasan mengenai hibridisasi budaya yang terjadi tidak hanya baru-baru ini, menghasilkan cara pandang kita yang tidak bisa menentukan siapa yang benar-benar ‘asli’, sebagai pemilik gen tanpa hibridisasi atau pemukim asli suatu geografis. Namun apakah fenomena tersebut mengarah kepada tak terhingga, sehingga kebudayaan itu benar-benar dinamis dan tanpa batas, sehingga yang perlu kita bicarakan hanya fleksibilitas budaya, bukan kebertahanan budaya?

Seperti dikatakan Humaedi (2013) soal pemahaman mengenai hibriditas budaya, kita akan memahami bahwa budaya hibrida adalah suatu produk di antara budaya mainstream. Budaya hibrida ditempatkan seakan menjadi budaya marginal, seperti konteks Cirebon yang berada di antara budaya mainstream Sunda dan Jawa Koek dan Jawa Reang. Jawa ‘pinggiran’ ini kemudian akan menjadi budaya marginal juga ketika dihadapkan pada konsentris Jawa Tengahan dan Yogyakarta. Untuk kemudian bisa kita lihat lagi menjadi setiap budaya daerah bisa menjadi marginal pada konteksnya ketika dihadapkan dengan konsentris dan dominasi yang lebih besar.

Kemampuan melihat kasus kepada konteks yang lebih luas dan besar tersebut juga pengaruh dari globalisasi. Kita jadi melihat kemungkinan budaya Cirebon akan menjadi mainstream pula ketika mulai muncul masyarakat yang tidak ‘benar-benar’ Cirebon. Orang Jakarta pun sekarang tidak lagi orang Betawi, bahkan dihadapkan pada sebagian yang merupakan hibrida Indonesia dengan negeri luar. Semua ini menjadi fenomena yang sangat kompleks.

Konsep Robertson (2001) cukup menarik, yang mengatakan produk akhir dari globalisasi budaya adalah campuran kompleks antara homogenisasi budaya global dan heterogenisasi budaya lokal. Konsep ini merupakan skenario hibridisasi dari tiga skenario (the Three H scenarios) yang ditawarkan oleh Larasati (2018). Maka dari sini disimpulkan hibriditas—juga globalisasi, adalah suatu kompleksitas. Tidak menutup kemungkinan budaya hibrida individu malah akan menjadi budaya mainstream di masa depan. Tetapi apakah itu berarti akan meruntuhkan budaya geografis?

Pembicaraan mulai mengarah kepada ketakterbatasan (borderlessness). Globalisasi memang telah menawarkan ketakterbatasan akses mobilitas dan informasi, namun yang perlu dipahami lagi adalah jangkauan akses tersebut yang berbeda pada tiap konteks. Inilah yang kemudian membatasi konsep keragaman. Seperti konsep di atas, bahwa campuran antara keseragaman dan keberagaman telah menjadi hasil dari globalisasi. Dan bisa jadi kita tidak bisa menyeragamkan pandangan mengenai keberagaman itu karena keduanya bercampur pada konteksnya masing-masing.

Maka apakah kita akan berbicara tentang perluasan wawasan yang tak terbatas, seperti ketika kuliah terakhir Multikulturalisme mengenai seandainya budaya bumi dihadapkan oleh budaya di luarnya dan menuntut interaksi serta toleransi lagi. Secara konteks, kita belum menghadapi itu. Sebagaimana masyarakat bermobilitas dan interaksi rendah belum menghadapi hibriditas antarbudaya. Namun secara keterbukaan pikiran, mungkin hal ini akan kontekstual pada waktunya.

Kembali lagi pada kuliah Multikulturalisme, sebuah ruang diskusi yang sangat terbuka. Keterbukaan ini tidak sekadar melihat keragaman identitas peserta kuliah, namun juga adanya keragaman pemikiran. Itulah mengapa cara Dr. Suzie Handajani menggiring diskusi dalam kuliah seringkali berkisar pada diskusi pemikiran dan pengalaman para peserta kuliah. Diawali dengan pertanyaan identitas, penyadaran realita keragaman, dan pembukaan pikiran, pada akhirnya kuliah disimpulkan dengan pertanyaan retorika, pertanyaan yang tidak akan dijawab saat ini juga, namun untuk dipikirkan bersama. Pada akhirnya, jika multikulturalisme adalah tentang cara pandang, maka pandangan ini akan diterapkan menjadi sikap. Yaitu tentang bagaimana sikap kita menghadapi hibriditas atau percampuran. Sikap ini bisa kita terapkan dengan keterbukaan pikiran. Secara konteks, bisa jadi kita belum menghadapi keragaman tanpa batas—dan adakah ketakterbatasan itu? Namun secara keterbukaan pikiran, pikiran kita bisa dibuka melayang jauh, membayangkan ketakterbatasan.

Referensi

Humaedi, M. Alie. 2013. “Budaya Hibrida Masyarakat Cirebon” dalam Jurnal Humaniora Vol. 25 No. 3. Jakarta: LIPI

Larasati, Dinda. 2018. “Globalisasi Budaya dan Identitas: Pengaruh dan Eksistensi Hallyu (Korean-Wave) versus Westernisasi di Indonesia” dalam Jurnal Hubungan Internasional Tahun XI No. 1.

Piliang, Yasraf Amir. 2009. “Retakan-retakan Kebudayaan: Antara Keterbatasan dan Ketakberhingaan” dalam Jurnal Melintas Vol. 25 No. 1. Bandung: Institut Teknologi Bandung Robertson, R. (2001). “Globalization Theory 2000+: Major Problematics” in G. Ritzer, B. Smart (Eds), Handbook of Social Theory (pp. 458-471). London: SAGE Publications

Penulis

Mahasiswa antropologi, suka membaca dan menulis, sambil menyajikan hasil foto apik. Meminati agama, lingkungan, dan budaya. Seorang penyeduh kopi rumahan, akan senang bercerita sambil ngopi. Tulisan pribadi ada di abiyyiyh.blogspot.com, laman foto bisa dilihat di Instagram @abiyyi_yh, dan kita bisa kenal di mana saja.