The Wandering of the Seriously Mentally Ill

Photo by Milan Rout from Pexels

Pemandangan sosok yang menggelandang di berbagai jalanan Indonesia nampaknya sudah dianggap sebagai potret yang awam. Pemandangan ini sering dijumpai di ruang-ruang quotidian masyarakat sehari-harinya.  Potret di atas kerap pula saya jumpai di jalanan Kota Bengkulu, kota kecil di pesisir barat Pulau Sumatera. Entah dengan berjalan kaki, memakai angkot, atau mengendarai kendaraan pribadi, frekuensi saya berjumpa dengan seorang tunawisma di perjalanan menyusuri jalanan Bengkulu bukan lah hanya sekali-dua kali. Sering kali, tunawisma yang saya jumpai adalah tunawisma yang juga ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). Pakaian yang lusuh dimakan waktu dan higienitas individu yang tak terjaga mengindikasikan ketidakmampuan mereka untuk menjaga kesejahteraan hidup (wellbeing). Khusus untuk individu-individu dengan ketidakmampuan ini, saya asumsikan bahwa keterbatasan mereka untuk mengatur tingkah lakunya sendiri adalah akar dari ketidakmampuan mereka menjaga kesejahteraan hidup. Keterbatasan mereka untuk mengatur tingkah lakunya sendiri kemudian saya kaitkan dengan adanya kelainan psikis yang mungkin tidak terdiagnosis dan tidak diobati.

Berbicara mengenai ODGJ yang juga tunawisma dapat dengan mudah menjadikan penelitinya seorang white savior yang bergerak atas kemurahan hati. Posisi rentan saya sebagai peneliti yang secara eksklusif hanya menjabarkan ingatan saya tentang perjumpaan saya dengan ODGJ yang juga tunawisma membuat saya tidak bisa menjadi pendekatan yang murni positivis dan bisa dikuantifikasi. Menulis pengalaman etnografis saya mengenai ODGJ yang juga tunawisma bukanlah upaya saya untuk melihat dan mendengar pengalaman mereka. Saya bukanlah orang yang dapat mengklaim posisi sebagai penyelamat yang melihat dan mendengar pengalaman dari kelompok tunawisma, kelompok yang paling sering dilihat dan didengar, namun ujung-ujungnya diabaikan (Rennels dan Purnell, 2017). Saya hanya bercerita dan mengaitkan ingatan saya dengan studi terkait mengenai ODGJ yang juga tunawisma. Saya tidak bermaksud mengasihani ODGJ yang juga tunawisma ataupun secara dingin mengkuantifikasi kebutuhan mereka atas rumah dan akses menuju fasilitas kesehatan mental yang layak.

Adalah Preti, seorang ODGJ dan juga tunawisma yang sering menjadikan jajaran ruko di Jalan Suprapto sebagai tempat tidur, yang pertama kali membuka pandangan saya mengenai eksistensi kelompok yang identitas-identitas mereka berinterseksi secara malang. Dahulu, setiap saya bermain di rumah Nenek saya di Jalan Suprapto, teman-teman bermain saya selalu mewanti-wanti saya dengan kehadiran Preti. Mereka memanggil Preti dengan sebutan ‘orang gila’. Preti memang gila, sehari-harinya ia berdiam diri dan sering melantur apabila berbicara. Kelainan psikis yang diidap oleh Preti membuat seluruh anak kecil di Jalan Suprapto menakuti kehadirannya. Preti menjelma semacam boogeyman bagi anak-anak kecil Jalan Suprapto. 

Sering kali saya melihat Preti di pagi hari saat saya hendak pergi berangkat ke sekolah. Preti biasanya sedang terduduk di depan ruko-ruko, termenung hingga nanti diusir oleh pemilik ruko yang ingin membuka tokonya. Sejujurnya, gambaran saya tentang rupa Preti sudah mengabur. Gambar Preti mengabur menjadi satu dengan berbagai perjumpaan dengan kawan lama ataupun pejalan kaki dan tukang angkot yang mengantarkan saya melanglang buana dalam perjalanan saya hidup selama 15 tahun di Bengkulu. Dalam pengaburan itu, saya menemukan kesadaran yang pahit: bahwa semua orang bisa menjadi Preti. Tanpa pengobatan, tanpa orang yang peduli, tanpa sokongan sosial dan ekonomi. Preti yang saya ingat membawa karung beras di pundaknya, menyusuri Jalan Suprapto hingga ke gang-gangnya untuk secara sadar mengepul sampah yang mungkin baginya terlihat menarik. Besar kemungkinan saya nanti menjelma menjadi Preti. Preti adalah kawan lama saya, mungkin kerap daya tandangi dalam perjumpaan singkat kami di gang-gang gelap di samping ruko yang mengarah pada pemukiman warga. 

Ketunawismaan dalam Masyarakat Urban Indonesia

Dalam buku yang berjudul Cast Out: Vagrancy and Homelessness in Global and Historical Perspective (2008), Ocobock dalam pengantarnya menjelaskan tentang bagaimana ketunawismaan di negara-negara terjajah merupakan hasil dari sistem kolonial yang mendisrupsi tatanan masyarakat asli yang telah rapih terbentuk selama berabad-abad lamanya. Contoh kasus yang disebutkan olehnya adalah bagaimana di Benua Afrika, jejak-jejak historis mengenai ketunawismaan dapat ditemukan di awal mula bangsa Eropa menjejakkan kaki di sana untuk menjajah. Ada beberapa kaitan yang ditemukan mengenai munculnya ketunawismaan dengan terdisrupsinya jaringan kekeluargaan di masyarakat asli dan hilangnya hak kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh nenek moyang mereka untuk menyokong hidup urbanisme dan komersil (Beier dan Ocobock, 2017). Sayangnya, di negara-negara terjajah ini, hukum-hukum di zaman kolonialisme malah direduplikasi dalam asa menekan fenomena ketunawismaan. Singkatnya, secara ironis negara-negara yang pernah terjajah justru malah mereduplikasi hukum-hukum kolonial yang merupakan salah satu biang kerok terjadinya ketunawismaan. Hal ini bisa dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh beberapa negara yang dicontohkan oleh Ocobock. Masih dari buku yang sama, Gordon (2008) menuliskan mengenai upaya yang dilakukan tetangga kita, Papua Nugini, untuk menekan angka tunawisma di negara mereka. Ia menuliskan bagaimana pemerintahan Papua Nugini sering kali mengancam untuk mengeluarkan kembali hukum-hukum kolonial untuk menanggulangi apa yang mereka katakan ‘ketidakmampuan pemerintah poskolonial menghadapi ketunawismaan’. Dalam tulisannya, Gordon (2008) juga menjuluki negara Papua Nugini sebagai negara seremonial. Bagi Gordon, Papua Nugini adalah negara yang dengan bangga mewarisi zaman kolonialnya dan hanya menimpakan struktur pemerintahan independen dan baru di atas struktur kolonial. Akhirnya, pejabat-pejabat di Papua Nugini hanya memiliki otoritas yang sedikit dan hanya terlihat memegang kontrol. Apabila kita mengenyampingkan nama Papua Nugini, konteks yang terlihat nampaknya bisa dengan mudah kita sematkan ke Indonesia. Bukankah Indonesia adalah juga negara seremonial yang selama bertahun-tahun memakai hukum kolonial yang sama yang dinamai KUHP?

Apabila melihat ketunawismaan di Indonesia, aktor-aktor yang berperan untuk menanggulanginya tampaknya juga sama dengan apa yang terjadi di Brazil. Di Brazil—khususnya Rio de Janeiro—terdapat perjuangan yang dilakukan aparat kepolisian dan jajaran hukum untuk memenuhi tuntutan elit urban. Elit urban di Rio de Janeiro menuntut terwujudnya jalan-jalan yang bersih  dan terbebas dari orang-orang ‘liar’ yang tidur di trotoar di kala menjelang, dan aparat di Rio de Janeiro bergegas untuk mewujudkan tuntutan elit urban tersebut. Tindakan ini tak ubahnya juga terjadi di Indonesia. Ketunawismaan menyusahkan banyak elit urban, karena kehadiran para tunawisma mengganggu imaji mereka mengenai masyarakat utopis dengan jalan-jalan bersih yang mereka yakin layak untuk mereka miliki. Mereka dengan segera ingin mencapai utopia yang mereka inginkan, dan pemerintah bergegas untuk mewujudkannya. 

Tindakan pemerintah yang ingin segera mengeyahkan tunawisma—terlebih mereka yang juga merupakan ODGJ—tercermin dalam jurnal yang berbicara mengenai proyek rehabilitasi sosial tunawisma yang juga ODGJ. Alih-alih mendesentralisasi utilisasi fasilitas kesehatan mental, pemerintah Indonesia malah mengalihkan tanggung jawabnya pada masyarakat untuk merehabilitasi tunawisma yang juga ODGJ. Jurnal yang berjudul Introducing recovery-oriented practice in Indonesia: the Sukabumi project–an innovative mental health programme ini berbicara mengenai dampak urbanisme pada memburuknya kesehatan mental sebagian masyarakat, yang kemudian pemerintah buat agar mereka yang sakit kembali direhab oleh lingkungannya. Proyek yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial ini dinamakan Proyek Sukabumi dan pemberlakuannya hanya menitikberatkan peran masyarakat. Di saat yang sama, Proyek Sukabumi malah mengatomisasi peran pemerintah, padahal mereka memiliki otoritas dan legitimasi yang justru hanya mereka yang punya. 

Penelantaran ODGJ yang Juga Tunawisma

Sekarang ini, keadaan saya yang telah mendewasa dan secara geografis tidak pernah lagi menginjak Jalan Suprapto membuat saya dapat melihat sosok Preti dari kacamata berbeda. Preti adalah bukti nyata dari gagalnya sistem pelayanan sosial dan kesehatan di Indonesia. Preti yang menjadikan Jalan Suprapto rumahnya di kala malam dan berjalan mengelilingi Kota Bengkulu di pagi hari adalah Preti yang sebelumnya mungkin merupakan individu urban yang sempat memiliki rumah dan sokongan famili. Entah apa yang terjadi dan kemudian menjadi pemicu ketunawismaan Preti. Namun, satu yang dapat menjadi kepastian dari kasus Preti adalah bagaimana pelantaran pemerintah terhadap orang-orang yang tinggal di jalanan tidak bisa secara klise kita ulang-ulang di bagian ketidaktaatan pemerintah terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Kondisi Preti juga tercerminkan oleh studi yang dilakukan oleh Fekadu dan rekan-rekannya (2014) yang menunjukkan bahwa dampak gangguan mental di kalangan tunawisma menjadi jauh lebih substansial di negara berpenghasilan rendah. Hal ini karena negara-negara tersebut memiliki kesejahteraan sosial dan sistem kesehatan yang terbelakang. Terbelakangnya kesejahteraan sosial dan sistem kesehatan ini kemudian disambut oleh fakta bahwa urbanisasi di Indonesia secara langsung berdampak pada semakin banyaknya tunawisma. Terdapat hubungan yang positif antara kehadiran tunawisma dan cepatnya laju urbanisasi di Indonesia. Cepatnya laju urbanisasi di Indonesia ditandai dengan adanya persentase yang signifikan mengenai jumlah masyarakat Indonesia yang tinggal di kota. Sebanyak 44.3% orang Indonesia tinggal di kota (Yap Kioe Sheng forum ESCAP Bangkok, 2011 dalam Stratford, et al., 2014). 

Melalui data di atas, memang terdapat indikasi bahwa urbanisasi telah menjadikan kesehatan mental penduduk urban memburuk dan malah dapat menimbulkan kelainan psikis yang parah. Masalah psikis yang parah ini kemudian diterjemahkan menjadi penyakit skizofrenia, salah satu penyakit yang kerap ditemukan di ODGJ yang juga tunawisma (Fekadu, 2014). Tunawisma hanyalah pengejawantahan dari permasalahan kelainan psikis ini. Ketika seseorang telah kehilangan kemampuannya untuk mengatur tingkah lakunya sendiri, terdapat kecenderungan bagi kerabat dan keluarganya untuk memasung atau malah membiarkan individu ini keluar dari rumah. Saya menggunakan kata ‘membiarkan’ dengan penekanan penuh di kata ‘keluar’; mungkin saja individu-individu dengan penyakit mental yang laten ini diusir secara paksa dari rumah.

Terbekunya Waktu di Kalangan ODGJ yang Juga Tunawisma

Dalam studi literatur yang sudah saya lakukan, ternyata memang tema ODGJ yang juga tunawisma ini tidak begitu banyak dijadikan topik riset (Cohen, et al., 2008). Keterbatasan ini membuat saya hanya bisa mengkontekstualisasikan kerangka teori yang sangat terbatas pula dengan pengalaman pribadi saya. Dalam cerita saya mengenai Preti, kehadiran sosok Preti dalam konsep waktu yang berjalan secara linear nampaknya terhenti. Preti tidak begitu memperdulikan sekitarnya saat ia beraktivitas sehari-hari. Dalam kesehariannya menempuh proses ‘displaced’, selain kehilangan rumah Preti juga kehilangan sokongan materil dari keluarganya. Preti hidup sendiri tanpa memiliki konsep rumah layaknya orang-orang lainnya. Mungkin, Preti memaknai rumah sebagai konsep yang harus terlebih dahulu direapropriasi. Konsep reapropriasi ini saya dapatkan setelah membaca autoetnografi yang dilakukan oleh Rennels dan Purnell saat mereka menjadi tunawisma. Artikel mereka yang berjudul Accomplishing Place in Public Space: Autoethnographic Accounts of Homelessness (2017) ini memberikan saya sedikit insight mengenai ketunawismaan langsung dari seseorang yang pernah mengalaminya. Insight ini tentu tidak bisa saya dapatkan apabila saya hanya menggali memori saya mengenai Preti dan tidak mencari dan mewawancarai Preti secara langsung.

Reapropriasi yang saya dapat dari tulisan di atas adalah pengertian bahwa tunawisma sering kali memenuhi kebutuhan mereka akan rasa rumah dengan mendefinisikan kembali arti sebuah ruang, bagaimana seharusnya digunakan, dan siapa yang harus menggunakannya (Rennels dan Purnell, 2017). Selanjutnya, para tunawisma ini kemudian mereka bertindak berdasarkan apropriasi yang sudah mereka lakukan untuk menciptakan ‘rumah’ yang mereka inginkan. Misalnya, para tunawisma mungkin secara kolektif ‘mengambil’ bagian dari suatu ruang publik dengan meletakkan harta benda mereka di beberapa tempat yang berdekatan dengan tempat mereka tidur di malam hari. Dalam kasus Preti, terlihat bahwa ia selalu menempatkan karung-karung beras yang sudah diisi barang-barang kepemilikannya—yang tampaknya barang kepemilikannya ini berupa sampah yang sudah ia kumpulkan—di sekitar tempat ia tidur. Perjumpaan saya dengan Preti di pagi hari saat ia baru terbangun dari tidurnya dapat memastikan tindakannya ini. Di sekitar tempat tidurnya Preti sudah terlebih dahulu mengklaim tempat dengan menaruh karung-karungnya.

Untuk menganalisis keterkaitan Preti dengan konsep rumah, saya juga akan menggunakan teori Harms (2013) sebagai pisau bedah. Teori Harms yang saya maksud adalah mengenai “people [who] are displaced from their land and homes.” (2013: 346). Meski memang pemaknaan teori Harms mengenai proses ‘displaced’ adalah literal, saya ingin meminjam teori tersebut dalam maknanya yang figuratif. Saya melihat bahwa ODGJ yang juga seorang tunawisma memiliki karakter yang sama seperti seorang pengungsi yang rumahnya digusur. Mereka sama-sama menjadi aktor yang waktu laganya dibekukan: mereka mengalami proses ‘displaced’ sebagai serangkaian keterlibatan intim bersama waktu (visceral engagements with time) (Harms, 2013: 346). Dibekukannya laju waktu secara harfiah dapat ditemukan dalam keadaan ODGJ yang juga seorang tunawisma. Mereka berdiam diri dalam keterbatasan mereka untuk mengatur tingkah lakunya sendiri. 

Preti yang tanpa rumah tetap resilien menjalani hidup. Walau ia tidak bisa mengatur tingkah lakunya sendiri, ia layaknya batu yang telah mengakar jauh ke dalam sedimentasi sungai di tengah arus yang deras di hulu. Bersamaan dengan ketunawismaannya, lahir pula ragam temporalitas kompleks yang mencuat mengelilingi kegiatan Preti sehari-harinya. Dan layaknya orang-orang yang tergusur di dalam studi oleh Harms (2013), Preti juga mungkin menjalani hidup dengan pertanyaan ‘kapan’ atau ‘sampai kapan’. Kehidupan yang ia jalani sehari-hari di depan ruko-ruko di Jalan Suprapto mungkin juga merupakan upaya dirinya untuk mengupayakan adanya sense of normalcy. Selain untuk menyediakan ‘rumah’, reapropriasi yang ia lakukan di depan ruko-ruko di Jalan Suprapto juga mencerminkan keinginannya untuk memiliki rumah dan sisa-sisa kenormalan hidup sebagai ODGJ yang juga merupakan seorang tunawisma.

Referensi

Beier, A., & Ocobock, P. (Eds.). (2008). Cast Out: Vagrancy and Homelessness in Global and Historical Perspective. Athens: Ohio University Press. 

Cohen A, Patel V, Thara R, Gureje O. (2008). Questioning and axiom: better prognosis for schizophrenia in the developing world. Schizophr Bull 2008, 34(2), pp. 229–244. doi:10.1093/schbul/sbm105 

Fekadu, A., Hanlon, C., Gebre-Eyesus, E. et al.  (2014). Burden of mental disorders and unmet needs among street homeless people in Addis Ababa, Ethiopia. BMC Med 12, pp. 138. doi: 10.1186/s12916-014-0138-x

Harms, E. (2013). EVICTION TIME IN THE NEW SAIGON: Temporalities of Displacement in the Rubble of Development. Cultural Anthropology, 28(2), pp. 344-368. doi: 10.1111/cuan.12007

Rennels, T. R., & Purnell, D. F. (2017). Accomplishing Place in Public Space: Autoethnographic Accounts of Homelessness. Journal of Contemporary Ethnography, 46(4), 490–513. doi: 10.1177/0891241615619990

Stratford, A., Kusuma, N., Goding, M. et al. (2014). Introducing recovery-oriented practice in Indonesia: the Sukabumi project–an innovative mental health programme. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 24(1-2), pp. 71-81. doi: 10.1080/02185385.2014.885210

Tentang Penulis


Alysia N. Dani, Antropologi 2019.

Hobi berkelana, acap kali dalam pikiran, sesekali membawa serta raga. Dapat dihubungi melalui surel alysiamadani@gmail.com