“Preman (Belum Semua) Pensiun”

yandex.com

Adalah hal yang menarik bagi saya ketika berusaha mengaitkan keberadaan preman dengan cerita lawas dari Ayah—yang katanya, beliau selalu menjadi pahlawan bagi kantor perusahaan tempatnya bekerja dulu karena kerap berurusan mencari situasi ‘damai’ dengan preman sekitar. Saya berharap Ayah tidak menggunakan cara-cara yang penembak misterius (petrus) lakukan, walaupun narasinya dibuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang merajalela, tetap saja, nyawa semua manusia ada bobotnya. 

Jauh dari dugaan awal, Ayah tak sekeji petrus bekerja. Beliau menggunakan pendekatan yang begitu ‘liar’, bukannya keji—diajaknya abang jago itu untuk duduk bersama, bernegosiasi tentang nominal uang ‘damai’ (keamanan). Cerita semasa kecil yang kerap saya dapatkan dari Ayah menjadi pemantik awal ketertarikan saya mengulik fenomena preman di Indonesia yang sampai hari ini ternyata belum bisa dikatakan benar-benar pensiun, walaupun ada sinetron yang berkata sebaliknya.  

Preman dan Negara: Love Hate Relationship

Kehadiran preman atau jago telah sejak dulu hingga sekarang ikut mewarnai retakan-retakan historis negeri ini. Ia sudah muncul pada zaman kerajaan-kerajaan kuno di tanah Jawa, periode kolonialisme, sampai pasca kemerdekaan. Menarik untuk membicarakan fenomena jago, preman, mafia, dan sebutan sejenis lainnya dalam sejarah Indonesia. Selain adanya institusi-institusi resmi, kehadiran kelompok ‘abu-abu’ tersebut acap kali ikut serta dalam dinamika perkembangan politik di republik ini (Effendy, 2013). Nampaknya akan jadi hal sulit bila kita memukul rata fenomena preman di Indonesia sebagai parasit yang harus dimusnahkan karena dalam realitasnya mereka juga dibutuhkan dan digunakan oleh segelintir anggota masyarakat.

Terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara negara dengan kelompok-kelompok preman. Misalnya, bila negara tak mampu mengatasi persoalan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri, si ‘negara’ ini terkadang menggunakan jasa dari kelompok tersebut (ex. mengangkat Kol. Sjafei yang notabene jago daerah Senen untuk mengendalikan keamanan Kota Jakarta pada dekade pertengahan tahun 1960-an). 

Mengutip penjelasan Mas Agung, dosen kesayangan saya di mata kuliah kajian konflik dan kekerasan pada perkuliahan 7 Oktober 2020 lalu, beliau mengatakan bahwa hubungan preman dengan negara ini bersifat ‘Love Hate Relationship’—masuk akal, juga. Di mana, negara sebenarnya juga membutuhkan peran preman untuk mengontrol ‘sesuatu’. Kalau versi James Siegel, preman digunakan sebagai alat pemukul oleh negara kepada oposisi—ini masuk akal, juga.

Menariknya, preman sendiri menjadi objek pelabelan (tato, pemabuk, dan rambut gondrong) oleh petrus sebagai strategi pengalihan isu saat masyarakat menyalahkan negara atas kegagalan menciptakan kesempatan dan lapangan kerja. Lucunya, preman dianggap sebagai tumor masyarakat yang harus diberantas, padahal preman ini muncul dari kebijakan-kebijakan orde baru sebelumnya. Dalam perkuliahan bersama Mbak Sita di kelas kajian konflik dan kekerasan pada 25 November 2020, Mbak Sita menyebut preman sebagai agen proxy negara, di mana negara seolah-olah (atau memang) lempar batu, sembunyi tangan, contohnya seperti petrus yang sampai sekarang tidak pernah dijelaskan bahwa mereka adalah oknum tentara.

Patron-Klien Negara dengan Preman

Kepandaian rezim orde baru dalam melawan oposisi bisa menggunakan 3 instrumen, yaitu PKI, petrus, dan narasi China. Dalam konteks pembahasan ini, petrus dibuat dan digunakan oleh negara hanya sebagai instrumen. Mekanismenya, ketika ada reaksi oposisi, maka akan lebih mudah untuk melabeli pihak tersebut sebagai pihak oposisi pemerintah. Pihak yang dianggap oposisi bisa dan/atau bahkan berhak mendapatkan kekerasan (tembak mati) di tempat tanpa proses hukum.

Pers dan LBH terus-menerus mempertanyakan fenomena petrus ini, padahal kita semua sadar dan paham betul bahwa hal tersebut adalah tindakan melanggar HAM. Ya, walaupun sudah mendapatkan Amnesti Internasional yang mempertanyakan kebijakan negara dalam menangani hal ini, Soeharto tetap pada pendapatnya yang mengatakan bahwa petrus adalah bentuk pengontrolan masyarakat—WAW. Mayat tergeletak di jalanan adalah ‘shock therapy’ dan sebagai usaha memperingatkan masyarakat bahwa segala kejahatan bisa diberantas—sekarang kita tahu bahwa itu semua hanya untuk kepentingan pengalihan isu semata. 

“kekerasan non-negara di Indonesia terus terjadi bukan karena negara dengan sengaja melakukan pembiaran, tetapi karena kenyataan bahwa elite-elite politik dan ekonomi mengandalkan kekerasan itu untuk mengonsolidasi kekuasaan dan kepentingan mereka sendiri” (Masaaki dan Rozaki 2006, xi).

Dari sisi masyarakat saat itu (yang tidak bertato, gondrong dan bukan pemabuk), mungkin merasa bahwa petrus menjadi pelindung bagi mereka, karena telah memberantas oknum-oknum pelaku kejahatan (tato, gondrong, dan pemabuk: hasil labeling). Seperti yang van der Kroef sampaikan pada artikelnya—”Petrus”: Patterns of Prophylactic Murder in Indonesia—setelah ditemukan bahwa mereka yang terbunuh adalah ‘penjahat dan mantan narapidana’, publik menjadi yakin bahwa orang-orang bersenjata itu adalah petugas keamanan (Kroef, 1985). Anggapan ini nampaknya turut andil dalam membentuk iklim masyarakat Indonesia yang bersifat koersif. 

Fakta yang harus dipahami betul dari fenomena ini adalah biaya operasional preman didapatkan dari kucuran dana pemerintah yang berperan sebagai patron, si klien (preman) selanjutnya bertugas sebagai tukang pukul oposisi negara. Namun, ketika patron sudah tidak mengalirkan dana lagi, preman-preman dibiarkan hidup bebas di jalanan, sehingga munculah pembegalan, perampokan, bahkan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh para preman untuk bertahan hidup. Sepenangkap saya, dari sinilah peluang pengalihan isu dengan instrumen petrus yang menjadikan para preman sebagai targetnya dimulai. 

Preman Hari Ini—Belum Benar-benar Pensiun

Dilansir dari Tempo.co, Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM, Yosep Adi Prasetyo mengatakan jumlah korban dari peristiwa penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985 mencapai 10 ribu orang. Data tersebut ia kutip dari penelitian David Bourchier yang berjudul “Crime, Law, and State Authority in Indonesia” pada 1990, yang diterjemahkan oleh Arief Budiman. Sedangkan dari pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, jumlah korban mencapai 2.000 orang lebih. Dengan begitu banyaknya korban petrus, tidak menjamin bahwa negara ini sepenuhnya aman, sesuai dengan cita-cita diadakannya petrus oleh Soeharto yang menganggap petrus sebagai bentuk pengontrolan sosial. Justru preman hari ini muncul dengan bentuk premanisme yang sangat variatif bak beranak pinak. Preman tidak dan belum benar-benar pensiun sepenuhnya karena sejarah masa lalu berhasil membentuk iklim masyarakat Indonesia yang bersifat koersif hingga hari ini.

Membahas mengenai pemilihan diksi ‘keamanan’ yang dijadikan tameng rezim Soeharto untuk memperhalus aksinya, saya rasa kita lebih familiar mengartikan ‘pengamanan’ yang mengandung unsur ‘menenangkan’ sekaligus ‘menakutkan’, dalam Buku ‘Jatah Preman’—Ian Douglas Wilson menyebutnya demikian, di mana seorang preman setempat memaksa pedagang membayar upeti untuk menghindari kerusakan (ancaman kerusakan yang sebenarnya akan diberikan oleh si preman sendiri). Hal semacam ini sudah biasa saya dengar ketika Ayah bercerita tentang urusannya bernegosiasi dengan sejumlah preman untuk menentukan jumlah upeti yang harus dibayar per tahunnya, dengan dalih preman tersebut akan menjaga keamanan kantor tempat Ayah saya bekerja. Di sini, preman hadir dengan tampilan sebagai pelindung sekaligus pemeras. Namun, yang jadi pertanyaan adalah, sebenarnya mereka ini melindungi dari apa? Dan tidak pernah ada jawaban pasti kecuali aksi perusakan oleh si preman sendiri. 

Siapa pun, dari golongan masyarakat mana pun, gender dengan tampilan apa pun bisa menjadi sosok preman hari ini. Singkatnya, premanisme bisa dilakukan oleh masyarakat kelas bawah hingga elite politik dan menjadi tetap langgeng tanpa batas usia pensiun. Sederhananya, saya bisa menyebut tukang parkir yang tiba-tiba muncul saat kita akan pergi tanpa memberikan fasilitas parkir yang seharusnya kita dapatkan, sebagai salah satu bukti riil kelanggengan premanisme yang lebih kalem dalam tubuh masyarakat. 

Pungutan liar yang dilakukan oleh berbagai macam instansi sebenarnya juga merupakan tindakan premanisme—jelas, apalagi ‘serangan fajar’ yang diberikan oleh politikus untuk mendapat suara dukungan masyarakat melalui sejumlah uang. Analoginya serupa dengan apa yang Wilson katakan, preman hadir dengan tampilan sebagai pelindung sekaligus pemeras, hanya saja tampilan preman hari ini sudah mengalami pergeseran, tidak harus bertato, rambut gondrong dan pemabuk—klimis, rapi, berdasi, jas, sorban, dan hijab bisa menjadi atribut kedok premanisme hari ini. 

Media pertelevisian Indonesia sempat dihiasi oleh Sinetron Preman Pensiun yang menggambarkan bagaimana kehidupan menyeramkan sosok preman yang ditampilkan secara menarik. Jika diperhatikan lebih jauh, peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam dunia premanisme tidak pernah ditampilkan dalam sinetron yang sempat menjadi sinema favorit saya itu. Apakah ini juga menjadi salah satu akibat internalisasi sejarah kelam dahulu? di mana pemerintah selalu berada pada sisi krusial untuk dibahas. 

Referensi:

Jurnal

Effendy, T. (2013). Premanisme dan Pembangunan Politik di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 5(9).

Lindsey, T. (2001). The Criminal State: Premanisme and The New Indonesia. Indonesia Today: Challenges of history, 283, 284-85.

Rohmah, H. Y., Sjuchro, D. W., & Abdullah, A. (2020). Representasi Preman dalam Sinetron Preman Pensiun. ProTVF, 4(2), 206-222.

Rachmawati, Y., & Wibowo, T. O. (2018). Kenikmatan Ironis Bagi Mantan Preman Di Yogyakarta Setelah Menonton Sinetron Preman Pensiun. Jurnal Komunikasi, 12(2), 111-120.

Van der Kroef, J. M. (1985). “Petrus”: Patterns of Prophylactic Murder in Indonesia. Asian Survey, 25(7), 745-759.

Wilson, I. D. (2018). Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru. Marjin Kiri.

Media internet

Tempo.co, (Juli, 2012). “Korban `Petrus` 1982-1985 Capai 10 Ribu Orang”. Dilansir dari https://nasional.tempo.co/read/419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang/full&view=ok [pada 19 April, 14.49 WIB]

Penulis

Tiara Puspa Ramadanti—sebuah nama revisi dari Kinanti. Hal kecil yang sering ia lakukan adalah bersyukur atas privilege akses air bersih di rumahnya. Menulis setiap mimpi yang ia lalui di sepanjang lelap sejak 1 tahun silam sebagai bagian dari eksperimen ‘Etnografi Mimpi’ pribadi. 

Ia meyakini bahwa semakin tinggi ilmu apa pun yang ditimba, tidak akan menjauhkan kita dari ilmu agama. Tidak muluk-muluk, bukan ingin (sok) menjadi lampu bagi orang lain, jadi lilin untuk diri sendiri dulu dirasa lebih penting. 

Di Instagram @kinantipvspa, bisa jadi medium bertemu sementara.