Politainment: Ketika Politisi Turut Menjadi Penghibur

Foto: Mustaqim Anna/kumparan

Politainment merupakan sebuah term yang relatif baru dalam kajian ilmu sosial yang didefinisikan oleh Jörg-Uwe Nieland dalam The International Encyclopedia of Communication (2008) sebagai perbauran antara isu politik dan hiburan dalam komunikasi politik. Konsep ini melibatkan aktor politik, topik, dan proses dengan format budaya hiburan. Keduanya mengambil keuntungan, yakni potensi media massa untuk menarik penonton secara luas dan menciptakan ruang bagi para selebritas (Heryanto, 2011). Kemudian, Natascha Fioretti dalam tulisannya di European Journalism and Observatory (2010) mengambil kesimpulan bahwa saat politik dikombinasikan dengan hiburan, maka akan melahirkan politainment yang substansinya adalah ‘politik pop’.

Dalam konsep politainment ini, tercipta simbiosis yang saling menguntungkan antara media massa sebagai produsen konten dengan politisi sebagai sumber konten. Heryanto (2011) menyebutkan bahwa  aktor politik mendapatkan publisitas sekaligus mengonstruksi realitas sesuai citra yang diinginkannya. Sebagai contoh adalah fenomena yang dihadapi oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang terus jadi pusat pemberitaan dalam sepuluh hari sejak dilantik pada 16 Oktober 2017.

Dalam artikel yang dimuat pada laman Remotivi disebutkan bahwa “Setiap tindakannya direkam dan diblejeti dalam produk berbagai media. Sementara breaking news tak putus-putus meliput prosesi pelantikan, situs berita daring menjelma linimasa media sosial yang merekam momen demi momen kedua sosok tersebut. Dalam 10 hari pertama Anies-Sandi memegang tampuk pemerintahan Jakarta, media daring mengubah peristiwa politik menjadi infotainment yang mengasyikkan”.[1] Sebenarnya, jauh sebelum itu kontestasi Pilkada DKI 2017 juga mengisi proporsi besar pemberitaan televisi nasional. Bahkan sesudah Pilkada pun hawa panasnya masih begitu terasa, terutama ketika pada akhirnya Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrap disapa Ahok harus menjalani proses persidangan atas kasus penistaan agama.

Di sisi lain, media mendapatkan keuntungan dengan memiliki sejumlah topik hangat bahkan sensasional untuk menarik perhatian khalayak. Selain itu, konsep ini juga menjadi medium yang menyebabkan semakin berkurangnya jarak sosial antar masyarakat dengan elit politik. Hal tersebut ditandai oleh berkembangnya dinamika yang interaktif dalam lanskap media saat ini. Di mana isu politik diangkat bukan hanya dalam acara bincang-bincang politik saja, tetapi juga dalam program berita dan acara saat ini (Bell dan van Leeuwen, 1994; Fairclough, 1995).

Dalam kasus di Indonesia hal ini bisa dilihat dari mulai maraknya tayangan televisi yang menampilkan sisi lain dari para politisi, terutama sesaat menjelang Pemilu serentak beberapa saat lalu. Beberapa politisi berusaha untuk menampilkan citra sebagai sosok yang menyenangkan dengan pembawaan dan penampilan khas anak muda perkotaan. Anggota keluarga mereka pun turut mendapatkan sorotan media. Bahkan, drama perceraian Basuki Tjahaja Purnama pun sempat mengisi ruang utama permberitaan program-program infotainment. Sampai titik ini sudah terjadi kekaburan batas antara yang publik dan privat dalam konteks pemberitaan terhadap para politisi.

Jika menilik fenomena politainment di negara lain, maka Italia layak untuk dijadikan sebagai contoh teratas.  Seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian oleh Mazzoni dan Ciaglia pada tahun 2012 bahwa “Dalam 14 bulan terakhir majalah gosip utama di Italia telah meliput politisi dan tokoh institusi secara rutin. Liputan reguler ini menunjukan bahwa majalah gosip sudah mulai menganggap politisi sebagai aktor yang layak untuk diberitakan”. Dan contoh politisi yang dianggap cukup pandai untuk menguasai pemberitaan media di Italia adalah Silvio Berlusconi. Seperti yang dikatakan oleh Candida Morvillo dalam Mazzoni dan Ciaglia (2014) sebagai berikut:

Berlusconi makes his private life an epic story in order to sell his image, his legend, his myth. Since he entered politics, he and his family have interacted with the media as if they were a modern Royal Family. And they really are. The Berlusconi family is the richest family in Italy and Silvio’s sons and daughters do not mind appearing in the gossip press. Their lives and affairs are part of a soap opera like Dynasty, and this soap opera is regularly followed like a national popular novel. It would suffice to see how many articles have been written in the gossip magazines about Berlusconi and his sons, who have posed for several photo reports just to show their family belonging”.

Pada akhirnya, intensitas kemunculan seorang politisi di media massa akan sangat berguna sebagai medium untuk mendekatkan diri dengan calon konstituennya. Seperti yang dikatakan oleh Landtsheer, Vries dan Vertessen (2008) bahwa “Persepsi politik mendorong pemilih untuk membentuk kesan intuitif kandidat politik berdasarkan isyarat tertentu seperti gaya bahasa, karakteristik penampilan, dan perilaku nonverbal, bukan opini yang dipertimbangkan dengan baik berdasarkan argumen”.  Tren dramatis seperti itu memperbesar peran dan pentingnya gaya, penampilan, dan kepribadian, sehingga mengubah politik menjadi politik persepsi. Selain itu, rute perifer ini menekankan ‘‘faktor emotif’ dan mengalihkan fokus dari argumen rasional ke isyarat emosional (Marcus, 2002, 2003).

Nieland dalam Fauzann (2018) menyebutkan jika politainment bekerja dalam dua proses utama. Dua proses tersebut pun saling berhubungan. Proses pertama biasa disebut dengan istilah hiburan politik. Proses ini mengedepankan sikap media dalam mengubah suatu peristiwa politik menjadi hal yang menghibur. Sementara proses kedua disebut dengan istilah politik yang menghibur, yakni terkait bagaimana politikus atau pihak terkait lainnya mereduksi urgensi politik yang ada dalam suatu peristiwa.

Oleh karena itu, berkaitan dengan penjabaran di atas, Fauzan (2018) menyebutkan bahwa politainment memiliki masalah cukup serius tersendiri. Logika politainment mereduksi segala hal yang penting dalam politik menjadi citra dan tontonan. Politik pun kemudian tidak jadi masalah isu dan data, atau masalah kredibilitas dan kapabilitas seorang politikus. Sampai titik ini, terlihat jelas bagaimana pengaruh kuasa media massa sebagai produsen dalam menyajikan tayangan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana. Pada akhirnya, citra para politisi dalam masyarakat pun adalah hasil dari konstruksi media.

Meskipun demikian, politainment sendiri dapat dimanfaatkan oleh para politisi sebagai medium untuk mendekatkan diri dengan para calon konstituennya. Semakin sering wajah mereka muncul di media, semakin masyarakat aware dengan keberadaan mereka dan tentu saja dengan tujuan politik mereka. Hal tersebut dapat menciptakan ikatan yang akan berguna dalam kontes politik elektoral yang mereka ikuti, sebab emosi terbukti menjadi faktor kuat yang memengaruhi preferensi pemilih (Landtsheer, Vries & Vertessen, 2008). Dengan begitu, tidak hanya alasan rasional saja yang dapat memengaruhi masyarakat dalam memilih calonnya, namun juga faktor emosional.

Referensi

  1. Fauzan, H.A. 2011. POLITAINMENT DALAM KECELAKAAN SETYA NOVANTO (Analisis Framing dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Indonesia dalam Pemberitaan Kecelakaan Setya Novanto pada Portal Berita Tribunnews.com Periode 16-30 November 2017). Jurnal. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
  2. Fioretti, N. (2010, June 1). How a Prime Minister Scaled Media and Politics. European Journalism Observatory. Retrieved from https://en.ejo.ch/ethics-quality/how-a-scandal-hit-prime-minister-managed-to-climb-atop-the-horseback-of-media-and-politics
  3. Heryanto, G. G. (2011, October 21). Panggung Politainment. Republika, p. 4.
  4. Landtsheer, C. D., Vries, P. D.,& Vertessen, D. (2008). Political Impression Management: How Metaphors, Sound Bites, Appearance Effectiveness, and Personality Traits Can Win Elections. Journal of Political Marketing, 7:3-4, 217-238.
  5. Nieland, J. U. (2015). Politainment. In Wolfgang Donsbach (Ed.), The Concise Encyclopedia of Communication (pp. 456-457). West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Inc
  6. “POLITAINMENT” GUBERNUR BARU JAKARTA. (2017, November). Remotivi. Diakses dari  http://www.remotivi.or.id/pantau/429/%E2%80%9CPolitainment%E2%80%9D-Gubernur-Baru-Jakarta  pada 10 Mei 2019.


[1]
http://www.remotivi.or.id/pantau/429/%E2%80%9CPolitainment%E2%80%9D-Gubernur-Baru-Jakarta



Penulis

Rayhan Wildan Ramadhani. Mahasiswa Antropologi Budaya UGM angkatan 2017.